Sikap Arogansi Kepala Desa Dan Kepala Dusun Jadi Sorotan LSM Pekan 21

BORGOL .id.MAROS | Proses pengalihan dan pengoperan hak atas tanah di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, kini marak dilakukan oleh oknum kepala Desa dan kepala Dusun.

Kepala dusun Matana Desa Tellupoccoe di duga terindikasi menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya selaku Kepala dusun serta kepala desa yang ikut serta dalam hal pengalihan tanah garapan.

Camat Marusu dianggap kurang pengawasan terhadap oknum Kadus dan Kades di Marusu, sehingga perbuatan Kardus yg tersebut dapat menimbulkan keresahan dan kekisruhan antara pihak masyarakat.

Sekjend Pekan 21 Amir kadir menegaskan dugaan perbuatan Kadus Matana Desa Tellumpoccoe Kecamatan marusu kabupaten Maros dia juga menduga hal ini terjadi di beberapa desa di kecamatan Marusu yang selalu menerbitkan Surat-surat keterangan yang berkaitan dengan Pengalihan dan pengoperan Hak atan Tanah adalah menyalahi wewenang krena tdk dikordinasikan ke camat selaku pejabat penguasa Wilayah,

Salah satu contoh kasus Kadus dalam satu kesempatan sehari mengeluarjan surat Keterangan pernyataan objek surat keterangan garapan dalam keadaan tidak dalam sengketa akan tetapi dalam waktu tidak berselang bulan oknum kadus kembali menerbitkan surat keterangan rincik letter C denga objek yang sama sehingga hal ini dapat menimbulkn masalah dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak baik pemerintah swasta dan masyarakat pada umummnya.

Sementara itu kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan memperoleh kekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pemjabat pembuat akta tanah. Dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Status tanah garapan tidak bisa diubah statusnya menjadi hak milik, ketika lahan tersebut sudah dilekati oleh suatu hak kepemilikan seseorang.

Sebagaimana yang tercantum dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) pada Pasal 20 dalam Ayat (1), yang menyatakan bahwa hak milik merupakan hak terpenuhi dan terkuat.

Amir Kadir juga menyayangkan camat Marusu kerena tinggal diam dan bisu terhadap perbuatan oknumnya di dusun dan di desa yg seenaknya membuat surat keterangan yang berkaitan dengan Pengalihan Dan pengeluaran hak atas tanah yang kemudian diproses oleh PPAT Notaris hal ini tegas Amir Kadir dikemudian hari akan menimbulkan konflik permasalahan yang dapat merugikan semua pihak.

Camat harus bertanggung jawab atas ulah oknum kadus yg cenderung over akting dalam mengambil keputusan di desanya.(Lallygeger.bgl)

Writer: Lally GegerEditor: A. Herman Rala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *