Borgol id, Rokan Hilir | Program Si Koncang (Sistem Konsolidasi Pembangunan Berkelanjutan) di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, kini berada di ujung tanduk. Setelah sekian lama berjalan tanpa kejelasan, program yang diharapkan mampu mengatasi masalah infrastruktur dan ekonomi desa justru lumpuh total. Kondisi ini mendorong BEM Nusantara Riau dan berbagai pihak mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kepala desa yang terlibat.
Ketua BEM Nusantara Riau, Nanang, mengungkapkan bahwa ada indikasi kuat terjadi penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan program ini. “Banyak proyek di bawah Si Koncang mangkrak, sementara anggarannya sudah cair. Kepala desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini harus diperiksa. Jangan sampai rakyat dirugikan dua kali—tidak mendapat manfaat pembangunan dan uang mereka disalahgunakan,” tegas Nanang.
Lumpuhnya program ini terlihat jelas di beberapa desa. Di kecamatan yang ada di Rohil, BEM Nusantara pernah menyuarakan hal ini lebih kurang satu tahun lima bulan yang lalu, mendesak Pemerintah Rokan Hilir untuk mencari solusi atas permasalahan Si Koncang. Tetapi sampai sekarang solusi tersebut tidak kunjung ada, dan kami juga tidak tahu arahnya ke mana.
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dikabarkan telah menerima laporan terkait dugaan korupsi dalam program Si Koncang. “Kami meminta Kejari Rokan Hilir segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika dugaan tersebut benar, maka kami harapkan tindakan tegas terhadap para pelaku sesuai hukum yang berlaku di Negara Indonesia,” ujar Nanang.
Desakan ini juga ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Rokan Hilir. “Sampai saat ini belum ada solusi atau jalan keluar. Padahal para anggota DPRD Rokan Hilir mengetahui hal ini karena permasalahan ini ada di semua dapil mereka. Tetapi mereka seolah bungkam tak bersuara. Kami juga mendesak Kejati Riau untuk benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jika ada unsur korupsi, maka kepala desa yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya. Kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih tegas dalam pengawasan program seperti ini,” tambahnya.
Warga berharap pemerintah dan penegak hukum segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan lumpuhnya Si Koncang, harapan masyarakat untuk menikmati pembangunan yang layak di desa-desa Rokan Hilir semakin jauh dari kenyataan.
“Kami juga akan menyuarakan hal ini di depan Kejati Riau dan Kejagung RI untuk bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat Rokan Hilir,” tutupnya.(erdogamtime.com)
