PEKANBARU BORGOL ID – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel kembali menyoroti Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Cut Nyak Dien. Menurutnya pedagang membutuhkan dukungan dari pemerintah Kota.
“Pedagang UMKM yang melaksanakan aktivitas ekonomi di jalan Cut Nyak Dien, di belakang kantor gubernur itu perlu dukungan dari pemerintah. Pemerintah mungkin selama ini tidak banyak berbuat untuk meningkatkan ekonomi mereka,” ungkap Roni, Jumat (18/10/2024).
Ia meminta pemerintah Kota Pekanbaru mengambil peran agar pedagang mendapat kepastian hukum untuk berdagang di daerah tersebut.
“Kebijakan diambil alih oleh pemerintah itu sudah tepat, karena memang kewajiban pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Caranya bagaimana? Ditata dan dikelola. Kalau sudah ditata dan dikelola oleh pemerintah, maka tarif-tarif yang berlaku adalah tarif-tarif yang ada di peraturan daerah,” tambahnya.
Menjelaskan kewenangan sepenuhnya ada pada walikota, misalnya retribusi sampah, retribusi yang berdagang keamanan, dan ketertiban.
“Walikota sekalipun bisa mengeluarkan gratis untuk pemindahan ekonomi, artinya ada kemudahan terhadap pedagang, semula berbayar sampai satu juta, bisa jadi tidak bayar karena pemerintah ngambil perannya di situ. Kita harus belajar dengan Kabupaten Kota yang lain ada Solo, ada Semarang ada Jogja.” jelasnya.
Ia menyarankan tutup jalan di jam-jam tertentu, misalnya dari jam 5 sore sampai 10 malam, kemudian siapkan tempat parkir dan tata pedagangnya.
“Jangan nanti pedagang A dengan pedagang B sama, dibeda bedain, digeser geser, dikasih space space sehingga mereka mendapatkan pembeli yang sesuai dengan keinginan mereka. Terus tempat parkirnya kemarin saya dengar kantor walikota yang kebakar itu dijadikan tempat parkir, kelola dan tata lah dengan baik kan ada retribusi parkir di situ ada PAD juga bagi pemerintah,” cakapnya.(CAKAPLAH)
