PEKANBARU, BORGOL ID .Desas-desus mengenai kekosongan kas daerah Provinsi Riau semakin ramai dibicarakan. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (Mampir), Hariyanto, mendesak Penjabat (PJ) Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi, M.Si, untuk segera mengambil tindakan nyata terkait isu ini. Kritik tajam disampaikan, mendesak PJ Gubernur “bangun dari tidur” guna menangani permasalahan ini sebelum berdampak lebih besar pada masyarakat.
Isu kas daerah yang kosong ini telah mencuat selama hampir tiga bulan terakhir. Beberapa kontraktor, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang seharusnya dicairkan sejak 18 Oktober 2024 masih tertahan hingga kini. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi mereka yang bergantung pada anggaran daerah, khususnya para kontraktor yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah di Provinsi Riau.
Dalam wawancaranya dengan media, Hariyanto menyoroti lambatnya respons PJ Gubernur Riau terhadap isu ini. Ia menilai bahwa Dr. Rahman Hadi memiliki tanggung jawab untuk segera bertindak dan memberi kepastian tentang kondisi kas daerah.
“Jika benar kas daerah kosong, PJ Gubernur harus segera mencari solusi dan bersikap transparan. Jangan hanya diam atau mengabaikan, karena ini berdampak langsung pada kelanjutan pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Hariyanto.
Upaya untuk memperoleh konfirmasi dari PJ Gubernur Riau pada Jumat (1/11/2024) belum membuahkan hasil. Hingga berita ini ditulis, Dr. Rahman Hadi belum memberikan tanggapan resmi mengenai situasi ini.
Isu ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk LSM dan masyarakat Riau, yang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
LSM Mampir mendesak PJ Gubernur untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini dan menjaga stabilitas keuangan daerah demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
Penulis: Hadi Zega
Editor : KEND ZAI. Garda45
